Manajemen Pembiayaan Sekolah

Oleh

Ridza Gandara

Bissmillah. Biaya sekolah adalah ada dan nyata, bisa dibiayai dengan cara barter dengan barang non-uang atau dengan uang. Tidak selamanya uang berkuasa dalam masalah pembiayaan sekolah, karena masih cukup banyak orang yang masih sadar akan aktivitas barter barang dengan barang non-uang, dan masih cukup populis pula, bahwa tidaklah langka kegiatan barter semacam itu di dunia ini.

Pembiayaan sekolah bagi kepala sekolah menjadi suatu langkah lanjutan setelah terumuskannya program dan kegiatan sekolah selama satu tahun kalender akademik. Setiap kegiatan yang ada dalam program sekolah diterjemahkan menjadi daftar biaya yang harus diadakan. Kemudian barulah dibuat daftar pemasukan dana sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Sumber-dumber dana tersebut pun diperjelas dari kas negara; pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dari lembaga non-pemerintahan, setelah itu barulah melibatkan pemasukan dana dari masyarakat dan orangtua siswa yang besarannya harus diupayakan nol rupiah, dan jika diperlukan, maka jumlahnya bisa lebih kecil dari pada tuntutan pemasukan dana kepada kas negara dan lembaga non-pemerintahan.

Kepala sekolah berupaya sebaik-baiknya membuka akses bagai calon siswa untuk mengikuti program persekolahan yang ia pimpin dan ketika mereka mengikutinya, maka dididiklah mereka tentang arti semua tujuan kurikulum yang dialami, salah satunya mengenai makna kehidupan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia; kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat di daerah dan seluruh warga negara secara umum yang berdiri di atas kaki sendiri dengan kekuatan ekonomi yang halal dan berkeadilan.

Kepala sekolah tidak mengeksploitasi sekolah dan semua program yang telah disepakati bersama komite sekolah sebagai ajang jual-beli, perdagangan aset-aset sekolah, penambangan dana-dana orangtua siswa agar mengalir ke dalam kas pribadi-pribadi oknum. Namun, ia berkeyakinan pada keberkahan layanan pendidikan yang diberikan kepada calon siswa dan siswa adalah tujuan yang harus diperjuangkan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah “nol beban biaya” bagi mereka. Sehingga, ia pun memiliki nilai pernyataan sikap yang dilandasi oleh UUD 1945 dan mempermudah peluang kekuatan ekonomi masing-masing keluarga siswa untuk menabung atau membelanjakan uang yang mereka miliki, lebih pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok untuk memperbaiki status gizi keluarga mereka, atau bisa untuk menambah pembelanjaan di bidang literasi dengan cara mengakses internet dari rumah atau membeli buku-buku dan koran, misalnya.

Keseimbangan dalam pemasukan dan belanja kebutuhan sekolah adalah salahsatu nilai yang mesti dianut oleh kepala sekolah. Keberadaan anggaran dana yang dirancang, dibahas secara musyawarah, ditetapkan dan disahkan itu harus mengandung prinsip nirlaba, dimana tidak ada nominal dana yang berasal dari sumber-sumber pemasukan kas sekolah yang berubah menjadi laba milik perseorangan atau kelompok di lingkungan sekolah, karena sekolah bukanlah sebuah lembaga usaha perdagangan atau industri yang tujuan utamanya meraih laba karena sekolah adalah lembaga layaan pendidikan yang tujuan utamanya mengembangan kepribadian manusia seutuhnya dengan biaya yang nirlaba, dan kondisi seluruh aset sekolah berada dalam keadaan tetap baik dan jumlahnya seimbang dengan kebutuhan program pendidikan sekolah.

Pendidikan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah mengarah pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dimana peserta didik menjadi individu yang berkembang sebagai energi masa depan, aset yang sangat berharga, calon penggerak dunia dan agen pembaruan yang akan berpartisipasi dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi mikro, sekaligus ekonomi makro. Jadi, keuntungan yang dibenarkan itu berada di luar sekolah, saat siswa lulus menjadi profesional yang matang dan cukup usia menjadi warga negara produktif membangun kekuatan ekonomi keluarga, masyarakat dan bangsanya.  Sadarilah, bahwa kekayaan sekolah, adalah siswanya. Selain itu, para pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah itu juga adalah kekayaan sekolah dan sekaligus menjadi kekayaan Negara dimana sekolah itu berada. Seorang kepala sekolah yang paham arti kekayaan yang hakiki, akan menyadarinya saat ia kehilangan kekayaan itu, khususnya kekayaan berbentuk seorang atau sekelompok manusia. Begitu pula sebuah Negara akan sangat menyadari kepentingan akan kekayaan berupa siswa, guru, pustakawan, laboran, kepala sekolah dan konstituen sekolah lainnya, karena kekayaan suatu negara diukur pula dari tingkat keberadaan manusia-manusia yang cerdas dan produktif. Bila berpandangan statistik, maka berpa jumlah orang dan berapa prosentase kelompok orang yang menjadi pendidik, peserta didik, dan partisipan pendidikan di suatu negara, belum lagi skala khusus bagi para peraih kompetisi, juara perlombaan, para dermawan pendukung setia pendidikan sekolah dan lainnya. Oleh karenanya, tidak boleh, tidak layak, tidak etis, apabila ada kepala sekolah yang berpandangan materialistis, mengukur keberhasilan sekolah dengan tingkatan laba yang dihasilkan.

Sekolah dengan setiap keterbatasan aset, jika dipetakan masalahnya; program apa yang dibutuhkan, sarana-prasarana apa yang harus dipakai, siapa yang menjalankan kegiatan dalam program tersebut, maka paling tidak akan nampak masalah yang perlu diatasi secara kreatif dan mandiri oleh kepala sekolah dan tim kerjanya, bahkan oleh semua warga sekolah yang berkomitmen pada suksesi pendidikan di sekolah tersebut. Sehingga, pilihan paling utama yang harus diperjuangkan oleh kepala sekolah dalam memimpin pembiayaan sekolah yang dipimpinnya adalah dengan memberdayakan segenap potensi mandiri, tidak memberatkan pihak mana pun, dan jika ada masalah, senantiasa dimusyawarahkan agar tercapai mufakat yang ditaati oleh semua pihak.  Tidak boleh ada pilihan mengutang terlebih dahulu, atau membebankan biaya selalu dengan cara menambang uang dari orangtua siswa.

Dalam permasalahan strategis, seperti adanya kebutuhan biaya rehabilitasi sekolah, maka sebaiknya kepala sekolah merancang perencanaan rehabilitasi sekolah dengan pertimbangan mengakses jalur pendanaan rehab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana mereka memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan pendidikan, termasuk merehab sekolah yang benar-benar butuh direhab. Kepala sekolah harus membuat proposal rehabilitasi dalam waktu yang cukup sesuai dengan waktu pengajuan proposal yang disediakan oleh pemerintah, sebagaimana pernyataan Morpet (1971), dimensi penerimaan mencakup berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupn daerah berupa pajak-pajak yang diperoleh dari setiap tingkatan pemerintahan”. .

Dalam upaya merehabilitasi sekolah, kepala sekolah harus mampu membuat tim kerja yang mengurusi masalah suksesi proposal itu sampai bantuan rehabilitasi sekolahnya dari pemerintah dilaksanakan. Tidak diperkenakan ada potongan di luar pajak atas bantuan rehabilitasi sekolah yang sudah menjadi hak sekolah, baik dalam bentuk materil atau imateril, maka bantuan itu menjadi milik sekolah, tercurah pada sekolah, bukan tercurah beberapa persen dari bantuan itu untuk oknum atau sekelompok oknum di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kejujuran itu tidaklah mahal, kejujuran itu sangat terjangkau oleh semua orang dan ini tinggal dinyatakan saja sebagai sebuah sikap, termasuk oleh kepala sekolah, manakala ia menerima bantuan rehabilitasi sekolah, maka bersikap jujurlah terhadap diri, guru-guru, siswa, orangtua siswa dan masyarakat, berikan data, fakta dan informasi tentang proses rehabilitasi sekolah itu, juga tentang bantuan rehabilitasi yang diterima sekolah kepada mereka semua. Niscaya harga diri kepala sekolah akan terjaga, tidak menjadi bulan-bulanan pemberitaan negatif dari mulut ke mulut orang banyak atau dalam rubrik pemberitaan media cetak dan siaran televisi atau radio.

Betapa banyak orang-orang yang pangkat dan jabatannya tinggi, status sosialnya pun berada pada tingkatan di atas orang-orang kebanyakan, namun memiliki kesamaan sikap buruk dalam hal penyikapan uang atau benda berharga di lingkunga sekolah. Bukankah sama status kriminalnya antara seorang miskin yang mencuri uang dengan orang kaya yang mencuri uang. Pakainya mungkin beda, namanya juga beda, gelar dan pangkat serta status sosialnya pun barangkali berbeda, tapi tetap mereka berdua sama-sama pencuri. Maka, lebih baiklah dalam bersikap, utamakanlah perbuatan baik sebagai kepala sekolah dalam memimpin keuangan dan pola pembiayaan program pendidikan sekolah, angan tergoda untuk menjadi pencuri harta sekolah, karena itu hanya akan menyamakan status diri dengan pencuri-pencuri lainnya.

Pola pembiayaan sekolah perlu dirancang dengan kebijakan umum kepala sekolah dengan mengakomodasi jenis penganggaran sekolah sebagai berikut:

1.         Itemisasi (itemized budgeting)—penganggaran berbasis kebutuhan sekolah dengan menempatkan identitas kebutuhan dan nilainya itu per-satuan kebutuhan. Butir per-butir kebutuhan itu menjadi mata anggaran dalam dokumen rencana anggaran sampai ditetapkan menjadi anggaran operasional. Misalnya, anggaran pembelian spidol Rp xxx yang terang pada tabel keterangan pemasukan dana dan belanja.

2.         Programisasi (programmed budgeting)—penganggaran berbasis kebutuhan program sekolah, dimana setiap identitas kebutuhan sekolah dan nilainya dikelompokkan sesuai dengan program sekolah. Anggaran program ini sama seperti halnya anggaran itemisasi di dimasukan kedalam rencana anggaran untuk dijadikan anggaran yang ditetapkan. Misalnya, anggaran program pelatihan “Teknik Manajemen Kelas Efektif untuk Guru Sekolah ABC” Rp xxx, dengan rincian per-item anggaran; pengadaan seminar kit Rp xxx, penyediaan konsumsi peserta Rp xxx, dan seterunya yang diterangkan secara jelas pada tabel pemasukan dana dan belanja.

3.         Performisasi (performed budgeting)—penganggaran berdasarkan kebutuhan sekolah yang menitikberatkan pada hasil yang dicapai, dimana identitas anggaran dan nilainya hanya memunculkan satu kesatuan hasil yang dicapai saja. Namun, bisa saja hal ini dimodifikasi, dimana ada penjelasan-penjelasan spesifikasi unsur dari anggaran tersebut, sehingga ada kejelasan isi anggaran performa itu. Misalnya, anggaran pembuatan kurikulum khas sekolah Rp xxx.

4.

5.

6.

7.         Sistemisasi (sistemized budgeting)penganggaran berdasrkan kebutuhan total sistem  dalam anggaran sekolah, dimana identitas anggaran dari masukan, proses dan luaran dijelaskan beserta nilainya dalam rencana anggaran untuk menjadi anggaran tetap. Misalnya, anggaran system penjaminan mutu sekolah; dengan rincian item masukan Rp xxx, proses Rp xxx, dan luaran Rp xxx.

——-Iklan: Ingin Lebih Komplit ? Workshop Manajemen Keuangan Sekolah ? Gampang! Hubungi KSI—–

Penerimaan dalam anggaran sekolah, atau pemasukan dana bagi anggaran sekolah adalah dari beberapa sumber, yakni:

1.         Anggaran pendidikan nasional—segala bentuk penerimaan anggaran dari kas negara yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi sekolah seperti; dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, Biaya Operasional Sekolah, dan lain sebagainya

2.         Anggaran pendidikan propinsi—semua bentuk pemasukan dana yang diberikan oleh pemerintah propinsi dari kas keuangan propinsi kepada sekolah dalam bentuk buku, dana hibah pembangunan kelas baru, dana rehabilitasi sekolah dan beasiswa bagi peserta didik.

3.         Anggaran pendidikan kota/kabupaten—semua bentuk pemasukan dana yang diberikan oleh pemerintah propinsi dari kas keuangan kota/kabupaten kepada sekolah dalam bentuk buku, bangku dan meja, pelatihan pengembangan kurikulum, dana hibah pembangunan kelas baru, dana rehabilitasi sekolah dan beasiswa bagi peserta didik.

4.         Anggaran Komite Sekolah—setiap bentuk dana yang disumbangkan oleh orangtua siswa dalam bentuk uang, buku, seragam, alat tulis, alat peraga belajar, uang iuran bulanan, uang biaya kegiatan ekstra-kurikuler dan lainnya.

5.         Anggaran Yayasan—setiap bentuk dana yang diberikan oleh pengurus yayasan penyelenggara sekolah yang diperuntukkan bagi program pendidikan sekolah dalam bentuk buku, alat tulis, meja dan kursi, tanah dan bangunan atau pembiayaan rutin beasiswa bagi guru dan peserta didik.

6.         Anggaran Donatur—setiap bentuk sumbangan dana, jasa, atau barang yang berasal dari kepemilikan donatur perseorangan atau lembaga tertentu guna membantu operasionalisasi program sekolah dan program strategis sekolah. Misalnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pengembangan Islam, World Association Moslem Youth (WAMY) dan lainnya.

7.         Anggaran lain—setiap bentuk penerimaan dana, jasa dan barang dalam bentuk penjualan produk karya siswa, pelelangan aset sekolah, laba ekonomis dari koperasi sekolah dan lainnya.

Sedangkan perihal kebutuhan yang perlu dibiayai atau jenis mata anggaran belanja sekolah adalah mencakup hal berikut:

1.         Gaji pegawai tetap—setiap bentuk pemberian dana, tunjangan dan barang yang disebut sebagai upah kerja atau gaji bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang telah ditetapkan menjadi pegawai tetap sekolah sesuai dokumen pengangkatan pegawai tetap sekolah.

2.         Honorarium—setiap bentuk pemberian dana, tunjangan atau barang yang disebut sebagai honor bagi setiap orang yang melaksanakan pekerjaan atau tugas resmi atas permintaan kepala sekolah.

3.         Biaya Operasional Kegiatan Belajar-Mengajar—setiap bentuk pengeluaran dana dan barang habis pakai yang digunakan untuk menunjang aktifitas belajar-mengajar dan pembelajaran siswa di sekolah, termasuk: buku-buku pelajaran, alat tulis kelas, biaya transportasi pembelajaran, dan biaya akomodasi bagai guru dan siswa yang memerlukan lokasi belajar di tempat berbayar.

4.         Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah—segala bentuk pengeluaran dana dan barang untuk menjaga, memperbaiki, dan merawat fasilitas sekolah dalam bentuk aktifitas: pengecatan, penggantian genting, biaya listrik dan telepon atau lainnya.

5.         Investasi Pembangunan Infrastruktur Sekolah—setiap bentuk pengeluaran dana untuk disimpan dalam bentuk usaha bagi hasil atau tabungan guna mencapai waktu tertentu di masa depan sesuai rencana strategis sekolah yang diperuntukkan bagi: pengadaan lahan sekolah, pembangunan gedung baru dan perpustakaan atau lainnya.

6.         Belanja lainnya—segala jenis pengeluaran biaya yang diperuntukkan bagi aktifitas per-semester atau saat ada masa khusus, seperti: biaya transportasi mengikuti pertemuan dengan presiden, membeli piala untuk pertandingan olah raga dan lainnya.

Keseimbangan dalam perencanaan anggaran pemasukan dan belanja sekolah harus dianalisis melalui pendekatan akuntansi dan ekonomi keuangan, hingga layak untuk dibahas sebagai anggaran pemasukan dan belanja sekolah yang layak disepakati bersama oleh semua konstituen sekolah. Meski pada kenyataannya, sekolah-sekolah di Indonesia belum mampu melibatkan siswanya sebagai konstituen yang dapat mengikuti pembahasan anggaran sekolah secara langsung karena; siswa pada satuan pendidikan dasar dipandang belum bisa difasilitasi dan diberi kewenangan mengeluarkan pendapat; siswa pada satuan pendidikan menengah, meski sudah memiliki aktifitas OSIS, namun tetap saja dipandang tidak perlu dilibatkan; sudah cukup dengan adanya kehadiran pengurus komite sekolah yang dianggap sebagai badan perwakilan orangtua siswa dan orangtua siswa itu adalah pemegang kebijakan pembiayaan bagi siswa dalam unit keluarga.

Padahal, transformasi sekolah yang efektif, salahsatunya adalah termasuk mengakomodasi suara siswa dalam memberikan pendapat tentang anggaran sekolah, karena mereka pun konstituen sekolah, bahakan mereka adalah subjek utama pendidikan sekolah yang juga berhak mengeluarkan pendapat tentang kebijakan anggaran sekolah. Dalam hal ini, siswa sekolah dasar hanya perlu diwawancarai secara lisan tentang apa kebutuhan mereka, tidak sampai dipaksa harus tahu cara menganalisis anggaran dan diharuskan mengeleuarkan pendapat berdasarkan teori-teori ekonomi. Begitu pula siswa sekolah menengah hanya perlu disesuaikan volume kewenangan mereka dalam mengeluarkan pendapat tentang anggaran sekolah sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bukankah tidak sulit untuk melaksanakan hal ini, jika memang benar kepala sekolah adalah seorang pemimpin pembaruan atau perubahan. Alhamdulillah.